silahkan download filenya di
kumpulbagi : http://kumpulbagi.com.prx2.unblocksit.es/Axel313/pkn-271132
Solidfiles : http://www.solidfiles.com/d/e23aff864e/
Rabu, 13 Januari 2016
Rabu, 18 November 2015
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara (Tugas PKn Kelas XII Bab 3)
Aufa Millatul H (02)
Axel Revnaldy (03)
Giusti Arya P (08)
Jauza Nur R (12)
M. Esan WR (13)
Perbedaan dan Pesamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara-Negara lain di Dunia
Axel Revnaldy (03)
Giusti Arya P (08)
Jauza Nur R (12)
M. Esan WR (13)
Perbedaan dan Pesamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara-Negara lain di Dunia
A. NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
1. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Inggris
a. Perbedaan :
- Negara Inggris merupakan negara berbentuk monarki sedangkan Indonesia merupakan negara berbentuk demokrasi.
- Negara Inggris merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
- Ideologi Negara Inggris adalah Liberalisme sedangkan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.
- Kepala negara eksekutif atau pemerintahan negara Inggris dipimpin oleh seorang pedana menteri sedangkan kepala negara eksekutif negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden.
- Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri, Raja dan Ratu Inggris hanyalah sebagai simbol kenegaraan, sedangkan pemerintahan Indonesia dijalankan oleh Presiden bersama dengan para menteri.
Konstitusi di Inggris tidak tertulis (konvensi) dalam bentuk teks namun tersebar dalam bentuk hukum, peraturan, dan konvensi, sedangkan Konstitusi di Indonesia tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945.
b. Persamaan :
- Negara Inggris dan Indonesia merupakan negara dengan bentuk Negara Kesatuan
- Lembaga legislatif Inggris dan Indonesia
- Menganut sistem bikameral
- Pemerintah daerah dipilih oleh rakyat di daerah
- Menganut sistem multipartai
a. Perbedaan :
- Negara Inggris merupakan negara berbentuk monarki sedangkan Indonesia merupakan negara berbentuk demokrasi.
- Negara Inggris merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
- Ideologi Negara Inggris adalah Liberalisme sedangkan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.
- Kepala negara eksekutif atau pemerintahan negara Inggris dipimpin oleh seorang pedana menteri sedangkan kepala negara eksekutif negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden.
- Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri, Raja dan Ratu Inggris hanyalah sebagai simbol kenegaraan, sedangkan pemerintahan Indonesia dijalankan oleh Presiden bersama dengan para menteri.
Konstitusi di Inggris tidak tertulis (konvensi) dalam bentuk teks namun tersebar dalam bentuk hukum, peraturan, dan konvensi, sedangkan Konstitusi di Indonesia tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945.
b. Persamaan :
- Negara Inggris dan Indonesia merupakan negara dengan bentuk Negara Kesatuan
- Lembaga legislatif Inggris dan Indonesia
- Menganut sistem bikameral
- Pemerintah daerah dipilih oleh rakyat di daerah
- Menganut sistem multipartai
2. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Belanda
a. Perbedaan :
- Negara Belanda merupakan negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional yang dulunya berbentuk republik sedangkan negara Indonesia merupakan negara konstitusi yang berbentuk republik.
- Dalam berpolitik negara Belanda menganut budaya kompromi partai sedangkan Indonesia menganut budaya politik pola hubungan patronage.
- Konstitusi yang berlaku di Belanda adalah konstitusi 1848 yang dirancang oleh ahli hukum sedangkan konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945.
- Di Belanda pemegang kekuasaannya adalah Raja atau Ratu sedangkan di Indonesia pemegang kekuasaannya adalah Presiden.
b. Persamaan :
- Undang-Undang Dasar Belanda dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.
- Rancangan undang-undang dibuat oleh kekuasaan eksekutif bersama dengan lembaga legislatif.
a. Perbedaan :
- Negara Belanda merupakan negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional yang dulunya berbentuk republik sedangkan negara Indonesia merupakan negara konstitusi yang berbentuk republik.
- Dalam berpolitik negara Belanda menganut budaya kompromi partai sedangkan Indonesia menganut budaya politik pola hubungan patronage.
- Konstitusi yang berlaku di Belanda adalah konstitusi 1848 yang dirancang oleh ahli hukum sedangkan konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945.
- Di Belanda pemegang kekuasaannya adalah Raja atau Ratu sedangkan di Indonesia pemegang kekuasaannya adalah Presiden.
b. Persamaan :
- Undang-Undang Dasar Belanda dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.
- Rancangan undang-undang dibuat oleh kekuasaan eksekutif bersama dengan lembaga legislatif.
3. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste
a. Perbedaan :
- Negara Timor Leste merupakan negara dengan bentuk pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan presidensial.
- Urusan pemerintahan di Timor Leste dilaksanakan oleh perdana menteri sedangkan urusan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan oleh presiden.
- Undang-Undang dasar Timor Leste berdasarkan konstitusi Portugal sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia berdasarkan konstitusi tunggal yang dibentuk pada tahun 1945.
- Perdana Menteri Timor Leste dipilih dari multi partai berdasarkan suara mayoritas koalisi mayoritas, sedangkan Presiden Indonesia dipilih oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.
b. Persamaan :
- Kepala negara adalah seorang Presiden bersama wakil presiden.
- Pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan cara pemilu dengan masa bhakti 5 tahun.
- Kepala negara mempunyai hak veto terhadap undang-undang.
- Presiden bekerja sama dengan para menteri.
a. Perbedaan :
- Negara Timor Leste merupakan negara dengan bentuk pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan presidensial.
- Urusan pemerintahan di Timor Leste dilaksanakan oleh perdana menteri sedangkan urusan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan oleh presiden.
- Undang-Undang dasar Timor Leste berdasarkan konstitusi Portugal sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia berdasarkan konstitusi tunggal yang dibentuk pada tahun 1945.
- Perdana Menteri Timor Leste dipilih dari multi partai berdasarkan suara mayoritas koalisi mayoritas, sedangkan Presiden Indonesia dipilih oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.
b. Persamaan :
- Kepala negara adalah seorang Presiden bersama wakil presiden.
- Pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan cara pemilu dengan masa bhakti 5 tahun.
- Kepala negara mempunyai hak veto terhadap undang-undang.
- Presiden bekerja sama dengan para menteri.
4. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Australia
a. Perbedaan :
- Negara Australia merupakan negara yang berbentuk demokrasi liberal sedangkan Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk demokrasi pancasila.
- Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis sedangkan Permerintah Indonesia didasarkan pada presiden yang dipilih melalui pemilu.
- Anggota legislatif pemerintah Australia juga harus merupakan anggota eksekutif sedangkan anggota legislatif pemerintah Indonesia bukan merupakan anggota eksekutif.
b. Persamaan :
- Menggunakan sistem bikameral yang salah satunya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Anggota legislatif adalah anggota yang berhak lebih tinggi kedudukannya daripada anggota eksekutif.
a. Perbedaan :
- Negara Australia merupakan negara yang berbentuk demokrasi liberal sedangkan Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk demokrasi pancasila.
- Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis sedangkan Permerintah Indonesia didasarkan pada presiden yang dipilih melalui pemilu.
- Anggota legislatif pemerintah Australia juga harus merupakan anggota eksekutif sedangkan anggota legislatif pemerintah Indonesia bukan merupakan anggota eksekutif.
b. Persamaan :
- Menggunakan sistem bikameral yang salah satunya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Anggota legislatif adalah anggota yang berhak lebih tinggi kedudukannya daripada anggota eksekutif.
5. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Kanada
a. Perbedaan :
- Negara Kanada merupakan negara federasi sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan.
- Kanada menganut sistem desentralisasi dan sistem monarki konstitusional sedangkan indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
- Kepala negara Kanada dipegang oleh Raja atau Ratu yang diwakili oleh gubernur jenderal atau perdana menteri sedangkan Kepala negara Indonesia dipegang oleh Presiden bersama dengan wakil presiden.
- Tindakan dan peran pemerintahan Kanada berasal dari perdana menteri sedangkan tindakan dan peran pemerintahan Indonesia berasal dari eksekutif bersama dengan legislatif dan yudikatif.
b. Persamaan :
- Pengesahan RUU dilakukan oleh MPR
- Wilayah negaranya terdiri dari beberapa provinsi dan beberapa wilayah teritori.
a. Perbedaan :
- Negara Kanada merupakan negara federasi sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan.
- Kanada menganut sistem desentralisasi dan sistem monarki konstitusional sedangkan indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
- Kepala negara Kanada dipegang oleh Raja atau Ratu yang diwakili oleh gubernur jenderal atau perdana menteri sedangkan Kepala negara Indonesia dipegang oleh Presiden bersama dengan wakil presiden.
- Tindakan dan peran pemerintahan Kanada berasal dari perdana menteri sedangkan tindakan dan peran pemerintahan Indonesia berasal dari eksekutif bersama dengan legislatif dan yudikatif.
b. Persamaan :
- Pengesahan RUU dilakukan oleh MPR
- Wilayah negaranya terdiri dari beberapa provinsi dan beberapa wilayah teritori.
6. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat
a. Perbedaan :
- Amerika Serikat merupakan negara federal sedangkan Indonesia merupakan negara Kesatuan.
- di Amerika Serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian sedangkan di Indonesia kekuasaan tertinggi dipegang oleh DPR dengan di-kepala-negara-i oleh Presiden.
- Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif sedangkan Presiden Indonesia bekerja sama dengan badan legislatif.
- Pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah pemilihan.
- Masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Indonesia dan Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan Presidensial.
- Indonesia dan Amerika merupakan negara berbentuk demokrasi.
- Pemilihan Kepala negara oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.
a. Perbedaan :
- Amerika Serikat merupakan negara federal sedangkan Indonesia merupakan negara Kesatuan.
- di Amerika Serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian sedangkan di Indonesia kekuasaan tertinggi dipegang oleh DPR dengan di-kepala-negara-i oleh Presiden.
- Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif sedangkan Presiden Indonesia bekerja sama dengan badan legislatif.
- Pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah pemilihan.
- Masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Indonesia dan Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan Presidensial.
- Indonesia dan Amerika merupakan negara berbentuk demokrasi.
- Pemilihan Kepala negara oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.
7. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Brasil
a. Perbedaan :
- Brasil merupakan negara federasi sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan.
- Brasil menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan Camara dos Deputados atau Dewan Perwakilan sedangkan Indonesia menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.
- Sistem pemerintahan Brasil sering mengalami perubahan karena ketidakstabilan kondisi politik sedangkan sistem pemerintahan Indonesia sudah tidak mengalami perubahan.
- Brasil memiliki banyak negara bagian sedangkan Indonesia tidak memiliki negara bagian.
- Masa jabatan Presiden Brasil adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.
- Menteri ditunjuk langsung oleh presiden.
a. Perbedaan :
- Brasil merupakan negara federasi sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan.
- Brasil menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan Camara dos Deputados atau Dewan Perwakilan sedangkan Indonesia menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.
- Sistem pemerintahan Brasil sering mengalami perubahan karena ketidakstabilan kondisi politik sedangkan sistem pemerintahan Indonesia sudah tidak mengalami perubahan.
- Brasil memiliki banyak negara bagian sedangkan Indonesia tidak memiliki negara bagian.
- Masa jabatan Presiden Brasil adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.
- Menteri ditunjuk langsung oleh presiden.
8. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Filipina
a. Perbedaan :
- Presiden Filipina menjabat sebagai Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata sedangkan presiden Indonesia hanya menjabat sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Filipina merupakan negara yang menganut bikameral yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.
- Mada jabatan presiden Filipina adalah 6 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
- Pengelolaan negara Filipina mengacu pada Amerika Serikat sedangkan pengelolaan negara Indonesia mengacu pada UUD 1945
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan.
-Tidak mempunyai negara bagian.
a. Perbedaan :
- Presiden Filipina menjabat sebagai Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata sedangkan presiden Indonesia hanya menjabat sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Filipina merupakan negara yang menganut bikameral yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.
- Mada jabatan presiden Filipina adalah 6 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
- Pengelolaan negara Filipina mengacu pada Amerika Serikat sedangkan pengelolaan negara Indonesia mengacu pada UUD 1945
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan.
-Tidak mempunyai negara bagian.
9. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Afrika Selatan
a. Perbedaan :
- Presiden Afrika Selatan dipilih melalui sidang nasional dengan pemilu sedangkan Presiden Indonesia dipilih melalui pemilu oleh rakyat.
- Setiap pemerintah daerah memiliki badan eksekutif dan legislatif sendiri.
- Pemilu di Afrika Selatan menggunakan sistem proposional sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan suara mutlak jumlah rakyat.
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Merupakan negara yang demokratis
- Negara Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang berbentuk republik.
- Masa jabatan presiden Afrika Selatan dan Indonesia adalah 5 tahun.
a. Perbedaan :
- Presiden Afrika Selatan dipilih melalui sidang nasional dengan pemilu sedangkan Presiden Indonesia dipilih melalui pemilu oleh rakyat.
- Setiap pemerintah daerah memiliki badan eksekutif dan legislatif sendiri.
- Pemilu di Afrika Selatan menggunakan sistem proposional sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan suara mutlak jumlah rakyat.
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Merupakan negara yang demokratis
- Negara Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang berbentuk republik.
- Masa jabatan presiden Afrika Selatan dan Indonesia adalah 5 tahun.
10. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Argentina
a. Perbedaan :
- Presiden Argentina berkuasa untuk mengubah undang-undang sedangkan Presiden Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR untuk mengubah undang-undang.
- sepertiga dari anggota DPR Argentina harus merupakan wanita sedangkan anggota DPR Indonesia bebas.
- Masa jabatan maksimal presiden Argentina adalah selama tiga periode sedangkan masa jabatan maksimal presiden Indonesia adalah dua periode.
- Masa jabatan presiden Argentina adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Presiden dan anggota bikameral dipilih melalui pemilu.
a. Perbedaan :
- Presiden Argentina berkuasa untuk mengubah undang-undang sedangkan Presiden Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR untuk mengubah undang-undang.
- sepertiga dari anggota DPR Argentina harus merupakan wanita sedangkan anggota DPR Indonesia bebas.
- Masa jabatan maksimal presiden Argentina adalah selama tiga periode sedangkan masa jabatan maksimal presiden Indonesia adalah dua periode.
- Masa jabatan presiden Argentina adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Presiden dan anggota bikameral dipilih melalui pemilu.
Selasa, 28 Juli 2015
Tugas PKN Kelas XI Semester 2
BAB TIMBULNYA SENGKETA
Soal !
1.) Jelaskan penyebab timbulnya sengketa Internasional!
2.) Uraikan cara menyelesaikan masalah-masalah ( Sengketa Internasional)!
3.) Berikan 3 contoh penyelesaian masalah Internasional melalui arbitrase!
4.) Tunjukkan salah satu contoh penyelesaian sengketa Internasional melalui tindakan agresi!
Jawab !
1.) a) Politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku
b) Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa
c) Masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan
d) Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan
e) Masalah ekonomi
2.) a) Agresi : penyelesaian dengan kekerasan dan paksaan
b) Damai : secara politik, arbritase internasional, dan pengadilan internasional
3.) a) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melaluiInternational Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007
b) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore
c) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.
4.) Perang Teluk I tahun 1990-an atas tindakan militer Irak melakukan Agresi terhadap wilayah Kuwait.
BAB Menghormati Putusan MI
Soal !
1.) Sebutkan tugas dan peranan Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa Internasional!
2.) Apakah yang anda ketahui tentang Mahkama Internasional?
3.) Bagaimanakah wujud rasa hormat dan menghargai putusan Mahkamah Internasional?
Jawab !
1.) a) Mengadili berdasarkan traktat dan kebiasaan
b) Memberikan pendapat hukum (advisory opinion)
c) Memberikan sanksi apabila salah satu yang bersengketa tidak tunduk terhadap putusan hakininternasional
2.) a) badan pengadilan internasional resmi,
b) bersifat tetap,
c) terdiri dari 15 hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh Mahkamah Umum dan dengan masa jabatan 9 tahun,
d) berkedudukan di Den Haag, Belanda,
e) didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB,
f) mulai berfungsi sejak tahun 1946.
3.) a) Mematuhi aturan Persidangan,
b) Apabila telah diputuskan tidak boleh protes,
c) Apabila tidak terima harus mengajukan banding.
Soal !
1.) Jelaskan penyebab timbulnya sengketa Internasional!
2.) Uraikan cara menyelesaikan masalah-masalah ( Sengketa Internasional)!
3.) Berikan 3 contoh penyelesaian masalah Internasional melalui arbitrase!
4.) Tunjukkan salah satu contoh penyelesaian sengketa Internasional melalui tindakan agresi!
Jawab !
1.) a) Politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku
b) Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa
c) Masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan
d) Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan
e) Masalah ekonomi
2.) a) Agresi : penyelesaian dengan kekerasan dan paksaan
b) Damai : secara politik, arbritase internasional, dan pengadilan internasional
3.) a) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melaluiInternational Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007
b) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore
c) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.
4.) Perang Teluk I tahun 1990-an atas tindakan militer Irak melakukan Agresi terhadap wilayah Kuwait.
BAB Menghormati Putusan MI
Soal !
1.) Sebutkan tugas dan peranan Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa Internasional!
2.) Apakah yang anda ketahui tentang Mahkama Internasional?
3.) Bagaimanakah wujud rasa hormat dan menghargai putusan Mahkamah Internasional?
Jawab !
1.) a) Mengadili berdasarkan traktat dan kebiasaan
b) Memberikan pendapat hukum (advisory opinion)
c) Memberikan sanksi apabila salah satu yang bersengketa tidak tunduk terhadap putusan hakininternasional
2.) a) badan pengadilan internasional resmi,
b) bersifat tetap,
c) terdiri dari 15 hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh Mahkamah Umum dan dengan masa jabatan 9 tahun,
d) berkedudukan di Den Haag, Belanda,
e) didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB,
f) mulai berfungsi sejak tahun 1946.
3.) a) Mematuhi aturan Persidangan,
b) Apabila telah diputuskan tidak boleh protes,
c) Apabila tidak terima harus mengajukan banding.
Senin, 11 Mei 2015
Tugas PKN 5-5-2015
PERTEMUAN 10
SOAL EVALUASI
a. Bagaimana bentuk demokrasi Indonesia periode 1945-1959? Jelaskan!
b. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila!
c. Bagaimana konsep awal dari demokrasi terpimpin?
JAWABAN
1. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer ( demokrasi liberal ). Hal ini dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintahan Indonsia dari Presidensil menjadi Parlementer.
2. Prinsip Demokrasi Pancasila
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
f. Mengutamakan persatuan nasionala dan kekeluargaan
g. Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional
3. Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirka lain yaitu terpimpin oleh Presiden Soekarno sendiri
SOAL EVALUASI
a. Bagaimana bentuk demokrasi Indonesia periode 1945-1959? Jelaskan!
b. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila!
c. Bagaimana konsep awal dari demokrasi terpimpin?
JAWABAN
1. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer ( demokrasi liberal ). Hal ini dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintahan Indonsia dari Presidensil menjadi Parlementer.
2. Prinsip Demokrasi Pancasila
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
f. Mengutamakan persatuan nasionala dan kekeluargaan
g. Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional
3. Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirka lain yaitu terpimpin oleh Presiden Soekarno sendiri
PERTEMUAN 11
SOAL EVALUASI
1. Sebutkan lima sikap yang mencerminkan prinsip demokrasi!
2. Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga!
3. Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Sekolah!
4. Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Masyarakat!
JAWABAN
1. Sikap yang mencerminkan perilaku prinsip demokrasi:
a. Menjunjung tinggi persamaan
b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
c. Membudayakan sikap bijak dan adil
d. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan
e. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional
2. Keluarga
Ø Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah
Ø Saling menghormati pendapat anggota dalam keluarga
Ø Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah
Ø Orang tua memberikan uang saku kepada anaknya secara adil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari
3.Sekolah
Ø Ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah, seperti OSIS, PMR dan Pramuka
Ø Mendengarkan penjelasan guru dan teman di kelas
Ø Mematuhi tata tertib di sekolah
Ø Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas
4.Masyarakat
Ø Melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT atau desa
Ø Ikut serta dalam kegiatan karang taruna
Ø Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
PERTEMUAN 13&14
Soal Evaluasi :
1. Jelaskan mengapa keterbukaan itu perlu?
2. Jelaskan pengertian keterbukaan menurut pendapat aristoteles!
3. Sebutkan ciri-ciri keterbukaan!
4. Uraikan prasyarat yang dibutuhkan terwujudnya pemerintah yang transparan!
5. Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan!
Jawaban :
1. Agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka/transparan. Artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi sembunyio dan rahasia, melainkan segala sesuatunya (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) bisa diketahui oleh publik.Lebih dari itu rakyat berhak atas berbagai informasi faktual yang memadai mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah.
2. Macam-macam keadilan menurut Aristoteles:
(1) Keadilan Distributif
Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannnya
(2) Keadilan Komutatif
Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
(3) Keadilan Kodrat Alam
Perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
(4) Keadilan Konvensional
Perbuatan apabilah seorang warga negara telah mentaati peraturan perundang undangan yang telah dikeluarkan.
3. Pemerintah yang terbuka memiliki empat ciri:
(1) Pemerintah menyediakan berbagai informatikan faktualmengenai kebijakan- kebijakan yang akan dan sudah dibuat.
(2) Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
(3) terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.
(4) adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.
4. Prasyarat terwujudnya pemerintahan yang transparan:
a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individupenyelenggara negara.
b. Perbaikan kontrol masyarakat
c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang sudah rusak
d. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraa negara.
5. Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Sedangkan keadilan adalah hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia.keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memeperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
PERTEMUAN 15
SOAL EVALUASI
1. Jelaskan dengan singkat pengertian transparansi!
2. Jelaskan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!
3. Sebutkan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!
JAWABAN
1. Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelolah manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.
2. Pemerintahan yang tidak transparan adalah pnyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak lain diluar pemerintah, terutama rakyat. Tertutup dalam pengertian ini adalah tidak dapat ditembus, dideteksi dan dikontrol oleh rakyat yang diperintah.Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, mengakibatkan pembangunan tidak merata dan keadilan tidak tercapai.
3. Faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan:
1) Pengaruh kekuasaan
a) Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan mehalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politik nya.
b) Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antar kelompok di masyarakat.
2) Moralitas
Terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga di kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidak adilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
3) Sosial dan ekonomi
c) Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekwensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak di kelola dengan baik dan adil.
d) Prilaku ekonomi yang syarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta berpihak kepada sekelompok pengusaha besar.
4) Politik dan hukum
e) Sistim politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
f) Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaanya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum.
PERTEMUAN 16
UJI KOMPETENSI
1. Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang ikut secara aktif dalam kegiatan politik disebut dengan budaya politik ….
a. Parokial d. Modern
b. Kaula e. Tradisional
c. Partisipan
2. Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kegiatan politik dan paham akan input dan output politik, disebut dengan budaya politik ….
a. Parokial d. Modern
b. Kaula e. Tradisional
c. Partisipan
3. Anak-anak pejabat yang menjadi pengusaha-pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan orang tua mereka dan memperoleh perlakuan istimewa adalah contoh budaya politik ….
a. Partisipan d. Patrimonialistik
b. Parokial e. Unggul
c. Patronage
4. Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa ( wong gedhe ) dengan rakyat kebanyakan ( wong cilik ), menjadi ciri dari budaya Indonesia yaitu ….
a. Berkecenderungan patronage
b. Berkecenderungan patrimonialistik
c. Mempunyai hirarki yang ketat
d. Bhineka Tunggal Ika
e. Adanya birokrasi baru
5. Salah satu ciri berkembangnya partisipasi politik masyarakat adalah ….
a. Lahirnya organisasi social dan politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
b. Lahirnya bermacam-macam partai politik.
c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
d. Meluasnya peran serta masyarakat dalam proses politik.
e. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku.
6. Perhatikan lembaga-lembaga dibawah ini :
(1). Legislatif
(2). Eksekutif
(3). Yudikatif
(4). Kabinet
(5). Partai Politik
Yang bukan termasuk suprastruktur politik, ditunjukkan pada nomor ….
a. 1 c. 3 e. 5
b. 2 d. 4
7. Berikut ini merupakan agenda reformasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang, kecuali ….
a. Tumbangnya rezim Orde Baru
b. Reposisi TNI dan POLRI
c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
d. Demonstrasi dengan cara anarkhis
e. Amandemen UUD 1945
8. Wujud partisipasi warga negara dalam kegiatan politik dibawah ini, kecuali ….
a. Melaporkan adanya korupsi kepada badan berwenang
b. Mengikuti unjuk rasa anti korupsi secara damai
c. Mengikuti demonstrasi untuk melawan polisi
d. Menyampaikan opini melalui surat kabar
e. Menyampaikan saran dan kritik kepada Presiden melalui SMS
9. Suatu proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap gejala politik yang terjadi di masyarakat, disebut fungsi partai politik sebagai ….
a. Sarana ruang kegiatan politik
b. Sarana komunikasi politik
c. Sarana sosialisasi politik
d. Sarana rekruitmen politik
e. Sarana pengatur konflik
10. Faktor yang mendorong terbentuknya sistem multi partai adalah ….
a. Keanekaragaman aliran dalam masyarakat
b. Keanekaragaman partai politik
c. Keanekaragaman suku bangsa
d. Keanekaragaman ideologi dalam masyarakat
e. Keanekaragaman komposisi dalam masyarakat
11. Tokoh yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah…
a. Robert Mac Iver d. Aristoteles
b. Abraham Lincoln e. Huntington
d. Rousseau
12. Makna konsensus dalam demokrasi Pancasila adalah…
a. Adanya persamaan pendapat dari seluruh peserta musyawarah
b. Terciptanya kesepakatan bersama yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.
c. Keputusan yang di hasilkan merupakan proses tawar menawar.
d. Menghilangkan adanya perbedaan pendapat.
e. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan.
13. Berikut ini yang termasuk salah satu macam demokrasi dilihat dari penyaluran kehendak rakyat adalah…
a. Demokrasi perwakilan
b. Demokrasi klasik
c. Demokrasi modern
d. Demokrasi rakyat
e. Demokrasi liberal
14. Demokrasi Pancasila intinya adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan”. Pengamalannya tampak dalam
a. Persamaan dan keadilan dalam hukum Nasional
b. Kekeluargaan dan gotong royong anggota masyarakat bila diundang
c. Sikap menerima kebijaksanaan atasan yang menguntungkan bawahan
d. Sikap tenggang rasa dan berjiwa sosial dalam masyarakat tertentu
e. Sikap mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
15. Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah…
a. Adanya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia
c. Ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap kesempatan demi kepentingan sendiri
d. Berusaha mencapai kesejahteraan bagi setiap penduduk Indonesia
e. Setiap orang dengan bebas berbuat sesuai dengan keinginannya
16. Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai luhur dalam pengambilan keputusan dengan mufakat bulat adalah…
a. Persamaan pendapat dari seluruh peserta musyawarah
b. Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain
c. Saling memberi dan menerima pendapat yang berbeda
d. Kebulatan tekad demi kepentingan kelompok
e. Semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh
17. Demokrasi yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan adalah demokrasi….
a. Presidensial d. Liberal
b. Pancasila e. Sosialis
c. Parlementer
18. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (Demokrasi Politik) yang di cerminkan oleh sila ke empat, yakni: “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” pengertian tersebut terkandung dalam aspek…
a. Formal d. Material
b. Normatif e. Operatif
c. Perwakilan
19. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD 1945 adalah…
a. Kebebasan berbicara dan berorganisasi sesuai dangan undang-undang
b. Kebebasan berpendapat sesuai dengan keinginan
c. Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
d. Bebas mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku
20. Ciri utama dari masyarakat madani adalah…
a. Masyarakat yang mandiri dan tidak begitu tergantung kepada pemerintah
b. Pemerintah selalu turut campur terhadap segala aspek kehidupan masyarakat
c. Rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik
d. Maraknya tindak pidana, korupsi,kolusi dan nepotisme
e. Militer berpartisipasi aktif dalam politik
21. Masyarakat Madani pada mulanya berasal dari dunia barat yang dikenal dengan istilah…
a. Good governance d. Polis
b. Demokratos e. Egaliter
c. Civil Society
22. Dibawah ini merupakan salah satu pencerminan sikap demokrasi, dalam kebebasan pers adalah…
a. Memahami pendapat orang lain
b. Menolak pendapat orang lain
c. Mengkritik pendapat orang lain
d. Mempelajari pendapat orang lain
e. Menghormati pendapat orang lain
23. Berikut ini merupakan salah satu perbuatan yang mencerminkan penerapan demokrasi dilingkungan tempat tinggal adalah…
a. Menyelesaikan masalah melalui keputusan ketua RT
b. Mempengaruhi tetangga agar sependapat dengannya
c. Tidak mengikuti rapat Desa karena tidak berkaitan dengan urusan pribadinya
d. Memegang teguh pendiriannya
e. Aktif mengikuti kegiatan dialog/ musyawarah di Desa
24. Rakyat yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun adalah prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu adalah…
a. Langsung d. Jujur dan adil
b. Rahasia e. Bebas
c. Umum
25. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan konsep berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah…
a. Penuh semangat sehingga disenangi oleh peserta lain
b. Mengabaikan akal sehat dalam menyelesaikan masalah
c. Berunding demi lancarnya pengambilan keputusan
d. Meninggalkan tempat musyawarah karena ada kepentingan
e. Berargumentasi pada setiap pendapat yang di kemukakan
26. Pengertian keterbukaan adalah…
a. Kejujuran hati seseorang dalam melakukan perbuatan atau ucapan sesuai
dengan kenyataan
b. Keterusterangan seseorang untuk memberikan kejelekan orang lain
c. Keterbukaan seseorang untuk memberitahu kelemahan keluarganya
d. Terus terang kepada orang lain tentang kesalahan orang lain
e. Menutup-nutupi perbuatan yang tidak baik
27. Dalam masa keterbukaan atau transparansi dapat di benarkan melakukan unjuk rasa atau demontrasi. Namun harus sesuai dengan…
a. UU No.8 Tahun 1997 d. UU No. 9 Tahun 1998
b. UU No 9 Tahun 1997 e. UU No.10 Tahun 1998
c. UU No.7 Tahun 1998
28. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri…
a. Pemerintahan Liberal d. Pemerintahan yang transparan
b. Pemerintahan demokrasi e. Pemerintahan otoriter
c. Pemerintahan bebas
29. Menggelapkan atau memakai uang negara untuk kepentingan pribadi disebut…
a. Nepotisme d. Korupsi
b. Pungli e. Kompensasi
c. Kolusi
30. Dampak dari tidak transparansinya penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut adalah…
a. Praktek penyelundupan
b. Manipulasi pajak
c. Banyak penyelenggara negara yang bertindak KKN
d. Penyelenggara negara berbuat sesuai tugas dan tanggung jawab
e. Menimbulkan adanya ketidak puasan hokum
31. Sikap adil dan bijaksana harus diterapkan karena…
a. Menguntungkan diri sendiri
b. Menguntungkan kelompok
c. Menguntungkan lingkungan
d. Sesuai dengan amanat pemerintah
e. Merupakan kewajiban moral
32. Good Governance adalah…
a. Tata kelola pemerintahan yang baik
b. Transparansi anggaran
c. National leadership
d. Keterbukaan pemerintahan
e. Keadilan dan keterbukaan
33. Faktor kunci keberhasilan Good Governance adalah…
a. Komitmen dan national leadership d. Pemerintah yang kuat
b. Modernisasi birokrasi e. Keadilan sosial
c. Pemerintah yang akuntabel
34. Salah satu faktor yang dapat menjamin tercapainya suatu kebenaran dan keadilan adalah…
a. Terjaminnya kesejahteraan para penegak hukum
b. Di berlakukannya hukum secara pandang bulu
c. Adanya jaminan dan kepastian hukum
d. Terbukanya proses peradilan yang bebas
e. Adanya undang-undang yang berlaku
35. Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain…
a. Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib
b. Menghitung hasil suara pemilu di hadapan umum
c. Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat
d. Memberi petunjuk tentang cara pemilu
e. Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang
36. Dalam pemerintahan yang terbuka…
a. Semua informasi pemerintah boleh diakses publik
b. Boleh ada pengecualian kebebasan informasi
c. Semua informasi pejabat boleh diakses pers
d. Presiiiden tidak boleh memiliki informasi
e. Parlemen tidak boleh memiliki informasi
37. Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang yang menjadi bagiannya adalah pengertian dari keadilan…
a. Distributif d. Konvensional
b. Kodrat alam e. Moral
c. Komutatif
38. Era keterbukaan tidak hanya memberikan kemajuan tetapi juga menimbulkan dampak negative dibidang budaya, yaitu…
a. Uji coba senjata nuklir di kawasan laut
b. Masuknya aneka makanan di Indonesia
c. Pergaulan bebas dan pornografi
d. Dibukanya jaringan Internet
e. Digunakannya OHV di sekolah
39. Keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari keadilan…
a. Komutatif d. Kodrat alam
b. Ditributif e. Legalitas
c. Konvensional
40. Demokrasi sangat memerlukan adanya keterbukaan ini adalah pendapat dari…
a. David Beetham d. Clifforb Greetz
b. Kevin Boyle e. John Rawls
c. Robert A Dahl
Senin, 30 Maret 2015
Tugas PKN 31-03-2015
Soal :
1. gambarkan yg dimaksud masyarakat madani !
2. apa masyarakat madani sudah terwujudkan dalam masyarakat indonesia ?, berikan alasan
3. apa yg dimaksud dgn budaya demokrasi ?
4. jelaskan budaya demokrasi liberal, komunis dan pancasila. !
5. sebutkan minimal 5 perbedaan demokrasi liberal, komunis, dan pancasila !
6. deskripsikan prinsip prinsip demokrasi !
7. apa makna dari budaya demokrasi ?
Jawab :
1.) Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
adapun karakteristiknya, yaitu :
a.) Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
b.) Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
c.) Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
d.) Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
e.) Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
f.) Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
g.) Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
h.) Bertuhan
i.) Damai
j.) Tolong Menolong
k.) Toleran
l.) Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial
m.) Berperadaban tinggi
n.) Berakhlak mulia
2.) Belum terwujud. Bandingkan saja dengan karakteristik masyarakat madani yang sesungguhnya.
Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
(2) Pers yang bebas
(3) Supremasi hukum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :
a. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
c. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
d. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
f. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
3.) Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.
4.) Demokrasi Liberalisme : adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi Komunisme : Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Demokrasi Pancasila : Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.
5.)
6.) -Kedaulatan rakyat;
-Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
-Kekuasaan mayoritas;
-Hak-hak minoritas;
-Jaminan hak asasi manusia;
-Pemilihan yang bebas dan jujur;
-Persamaan di depan hukum;
-Proses hukum yang wajar;
-Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
-Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
-Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
7.) a.Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
b.Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;
c.Memiliki kejujuran dan integritas;
d.Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada public;
e.Menghargai hak-hak kaum minoritas;
f.Menghargi perbedaan yang ada pada Rakyat;
g.Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.
1. gambarkan yg dimaksud masyarakat madani !
2. apa masyarakat madani sudah terwujudkan dalam masyarakat indonesia ?, berikan alasan
3. apa yg dimaksud dgn budaya demokrasi ?
4. jelaskan budaya demokrasi liberal, komunis dan pancasila. !
5. sebutkan minimal 5 perbedaan demokrasi liberal, komunis, dan pancasila !
6. deskripsikan prinsip prinsip demokrasi !
7. apa makna dari budaya demokrasi ?
Jawab :
1.) Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
adapun karakteristiknya, yaitu :
a.) Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
b.) Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
c.) Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
d.) Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
e.) Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
f.) Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
g.) Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
h.) Bertuhan
i.) Damai
j.) Tolong Menolong
k.) Toleran
l.) Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial
m.) Berperadaban tinggi
n.) Berakhlak mulia
2.) Belum terwujud. Bandingkan saja dengan karakteristik masyarakat madani yang sesungguhnya.
Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
(2) Pers yang bebas
(3) Supremasi hukum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :
a. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
c. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
d. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
f. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
3.) Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.
4.) Demokrasi Liberalisme : adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi Komunisme : Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Demokrasi Pancasila : Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.
5.)
No.
|
Nama Demokrasi
|
Penguasa
|
Hukum
|
Agama
|
1.
|
Liberalisme
|
Kekuasaan tertinggi dipegang oleh golongan bangsawan
|
Warga Negara mempunyai kebebasan yang luas untuk bertindak, asal
tidak melanggar hukum
|
Masalah ketuhanan adalah masalah pribadi Negara tidak mencapai urusan
agama warga Negara bebas beragama atau tidak beragama
|
2.
|
Komunisme
|
Kekuasaan tertinggi dipegang oleh partai
|
Hukum yang berlaku di sana kurang ketat, sehingga keadaan kaum ada
batasan-batasan tertentu
|
Penganut demokrasi ini tidak percaya kepada Tuhan, kehidupan manusia
berdasarkan suatu evolusi di tentukan oleh hukum-hukum kehidupan tertentu
|
3.
|
Pancasila
|
Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah
|
Warga Negara menganut aturan sesuai dengan UUD 1945
|
Masalah agama, adalah hak pribadi (berhak memilih kepercayaan
masing-masing)
|
6.) -Kedaulatan rakyat;
-Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
-Kekuasaan mayoritas;
-Hak-hak minoritas;
-Jaminan hak asasi manusia;
-Pemilihan yang bebas dan jujur;
-Persamaan di depan hukum;
-Proses hukum yang wajar;
-Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
-Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
-Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
7.) a.Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
b.Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;
c.Memiliki kejujuran dan integritas;
d.Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada public;
e.Menghargai hak-hak kaum minoritas;
f.Menghargi perbedaan yang ada pada Rakyat;
g.Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.
Langganan:
Komentar (Atom)